Dalam sidang tinjauan periodik universal II (Universal Periodic Review – UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa yang diikuti 49 negara anggota dewan HAM, termasuk Indonesia, sejumlah delegasi negara peserta sidang, seperti Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Italia, menyoroti seputar persoalan intoleransi dan perlindungan hak-hak minoritas di Indonesia.

Benarkah persoalan intoleransi mulai mengkhawatirkan di negeri yang dari dahulu terkenal sebagai negara yang mempunyai rasa toleransi tinggi? Indikator apa yang dipakai oleh beberapa negara di atas sehingga menyimpulkan kalau Indonesia mulai beranjak menjadi negara intoleransi?

Sepertinya sejenak kita perlu menelaah isi pidato dari KH. Hasyim Muzadi di bawah ini yang kemarin-kemarin heboh di media sosial dunia maya:

Isi pidato KH. Hasyim Muzadi, Presiden WCRP (World Conference on Religions for Peace) & Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars) & Mantan Ketum PBNU  tentang tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia oleh Sidang PBB di Jeneva :

“Selaku Presiden WCRP dan Sekjen ICIS, saya sangat menyayangkan tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti karena laporan dari dalam negeri Indonesia. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun yg setoleran Indonesia.

Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah AHMADIYAH, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam.

Kalau yang jadi ukuran adalah GKI YASMIN Bogor, saya berkali-kali kesana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai.

Kalau ukurannya PENDIRIAN GEREJA, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. ICIS selalu melakukan mediasi.

Kalau ukurannya LADY GAGA & IRSHAD MANJI, bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan Intelektualisme Kosong?

Kalau ukurannya HAM, lalu di Papua kenapa TNI / Polri / Imam Masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM?

Indonesia lebih baik toleransinya dari Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan Menara Masjid, lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan Jilbab, lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia, yang tidak menghormati agama, karena di sana ada UU Perkawinan Sejenis. Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis?!

Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar (humanisme) dan mana yang sekedar Weternisme”.

Intinya..mari kita lihat dulu akar permasalahannya yang terjadi sehingga tidak dengan mudah dibelokkan isu intoleransi melanda negeri yang kaya akan keberagaman Suku, Agama maupun Ras. Jangan sembarangan menjadikan masalah HAM demi alasan pribadi atau golongan tanpa peduli dengan hak asasi orang lain, lebih-lebih mayoritas. Karena tanpa sadar, saat kita berbicara HAM maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan bersentuhan secara langsung dengan HAM orang lain juga. Dari sini pentingnya mendahulukan rasa tepo seliro atau tenggang rasa yang diajarkan sejak dari kita duduk di bangku sekolah dasar dahulu kala. Jangan sampai satu jari tangan mengalahkan sembilan jari tangan lainnya.

Hal penting lainnya, seperti yang saya kutip dari tulisan bung Muhammad Zaki di Kompasiana, kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berbudaya harus berani menentukan sikap, apakah kita akan mengikuti paham humanisme seperti yang dianut Gandhi atau paham Weternisme.

Jika kita menganut paham humanisme seperti yang dianut Gandhi, maka kita harus bangga dan membusungkan dada dengan keragaman bangsa dan budaya kita sebagai sebuah negara yang berdaulat dengan ciri-ciri dan karakter yang mungkin tidak selalu sejalan dengan bangsa lain di belahan dunia lainnya. Indonesia jelas berbeda.

Namun, jika Westernisme yang dipilih oleh kita, jadilah bangsa ini hanya sebagai bangsa pengekor yang tidak memiliki jati diri. Karena menganggap benar dan wah segala hal yang datang dari orang lain khususnya Barat, walaupun diketahui hal itu bertentangan dengan budaya dan jati diri bangsa ini. Tentu kita tidak ingin menjadi bangsa “alay” yang tidak jelas jati dirinya

Bung Muhammad Zaki juga mengingatkan kepada kita tentang wasiat Bapak Proklamator bangsa Indonesia yang berbicara tentang syarat menjadi negara yang mempunyai harga diri tinggi. Kata Bung Karno ada tiga faktor untuk itu, yaitu:

1. Berdikari dalam bidang ekonomi,
2. Berdaulat dalam bidang politik, dan
3. Berkepribadian dalam bidang budaya.

Mari kita penuhi tiga faktor di atas, sehingga bangsa yang luhur ini tidak tercerai berai hanya karena isu intoleransi yang diseru oleh negara lain yang merasa paling toleran di dunia. Sanggup kan?!

Mari jaga toleransi sesama, yang mayoritas tahu diri untuk senantiasa melindungi yang minoritas agar tercipta rasa aman dan nyaman. Sebaliknya yang minoritas sadar diri untuk senantiasa menghormati dan menghargai sehingga tidak ada istilah “ngelunjak”.  Dan jangan jadikan kekerasan menjadi solusi utama dalam menyelesaikan persoalan umat yang ada, dengan mengesampingkan musyawarah mufakat yang seharusnya menjadi acuan utama.

Indahnya kebersamaan, indahnya Indonesia.

+3

0